Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drs. Nukman M.M menjadi bintang tamu dalam talkshow pada puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 media group Lampung Post (Lampost) yang berlangsung di gedung Lampost Jalan Soekarno Hatta No. 108 Hajimena Rajabasa, Kecamatan Natar, Kota Bandar Lampung, Kamis (10/8/2023).
Seperti diketahui, 10 Agustus 2023 merupakan tahun ke-49 Lampost, semenjak berdiri pada tahun 1974 lalu. Hadir sebagai Narasumber Pj. Bupati Lampung Barat.
Dalam acara yang dipandu oleh Host Cristi itu, beberapa pertanyaan dilontarkan kepada Pj. Bupati Lampung Barat diantaranya, mengenai perkembangan-perkembangan pembangunan serta kendala yang dihadapi dalam menuntuskan program prioritas di Kabupaten Lampung Barat. Dijawab secara gamblang oleh Pj. Bupati Nukman.
“Menuntaskan program-program prioritas menjadi tantangan tersendiri, kendati kesulitan yang sering dihadapi yakni dari struktur Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) adalah, turunnya dana transfer daerah terutama Dana Alokasi Umum (DAU), rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun yang lebih sulit yakni mengkolaborasikan program dan kegiatan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai prioritas pembangunan daerah tersebut,” Jelas Nukman.
Maka, ia menjelaskan, kolaborasi menjadi strategi yang sangat penting, sebab, dengan adanya kolaborasi dapat mempercepat pencapaian program-program prioritas. Peran serta dari berbagai pihak diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam menyukseskan program-program unggulan Lampung Barat.
Ketika ditanya soal capaian-capain yang telah diraih sekaligus upaya dalam menurunkan stunting dan kemiskinan extrem di Kabupaten Lampung Barat sejauh ini, Nukman pun menjelaskan secara detail.
Capaian pembangunan di Kabupaten Lapung Barat dapat dilihat dari indikator makro, pembangunan yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan pendapatan perkapita.
Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS pertumbuhan ekonomi meningkat dari 2,58 persen pada tahun 2021 lalu menjadi 4,10 persen pada tahun 2022, angka kemiskinan 12,82 persen pada tahun 2021 lalu kemudian turun menjadi 11,71 persen pada tahun 2022. Sedangkan pendapatan perkapita (PDRB) 24,71 juta pada tahun 2021 lalu meningkat menjadi 27,31 juta pada tahun 2022.
Bupati Lampung Barat juga menjelaskan terkait capaian infrastruktur, sebab menurutnya, infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan perekonomian wilayah sebagai penghubung antar wilayah, kelancaran distribusi hasil produksi dan mobilitas masyarakat.
“Kondisi jalan mantap atau dengan kondisi baik dan sedang di Kabupaten Lampung Barat saat ini sudah mencapai 62,4 persen. Sejauh ini tidak ada lagi wilayah antar Kecamatan yang tidak terhubung. Semua wilayah sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 4,” Terangnya.
Secara umum hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Barat telah mumpuni untuk mendukung perekonomian wilayah.
Kendati demikian, dirinya mengatakan, di tahun 2023 pihaknya menargetkan infrastruktur di Lampung Barat mengalami kenaikan.
“Sampai dengan akhir tahun 2022 kondisi jalan mantap di Kabupaten Lampung Barat sebesar 62,4 persen atau 451,8 KM dari 724 KM. Pada tahun 2023 ditargetkan naik sebesar 1,05 persen menjadi 63,45 persen atau 459,38 KM,” Masih kata Nukman.
Selain itu, Pj. Bupati Lampung Barat juga menyampaikan bahwa angka stunting di Lampung Barat sejauh ini sudah mengalami penurunan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak terkait dari tingkat Kabupaten sampai dengan Pemerintahan Pekon.
“Upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan dengan menerapkan aksi konvergensi yang melibatkan seluruh pihak dari tingkat Kabupaten hingga pemerintahan Pekon. Dengan melakukan langkah penetapan pekon lokus penanganan stunting tahun 2023 di 15 pekon berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati tahun 2022,” Masih di katakan Pj. Bupati Lampung Barat.
Dengan melakukan langkah penetapan program dan kegiatan untuk percepatan penurunan stunting. Upaya yang dilakukan berfokus pada penanganan gizi spesifik pada sektor kesehatan dan penanganan gizi yang mencakup, ketersediaan layanan yang berdampak pada penanganan kasus stunting, diantaranya ketersediaan air bersih, jaminan kesehatan dan akses terhadap bantuan sosial bagi masyarakat miskin, lalu pelayanan bagi keluarga beresiko stunting dan pelaksanaan paud.
Selain itu, dilakukan juga pengembangan program inovasi bapak asuh anak stunting dan pemanfaatan dana desa di setiap pekon untuk penanganan stunting di pekon.
Dikesempatan yang sama ia juga menjelaskan, sterategi terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berkolaborasi bersama seluruh unsur terkait yakni Pemerintah, lembaga swasta dan tidak terkecuali lapisan masyarakat.
Merujuk pada Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja dan pembinaan kelembagaan serta Sumber Daya Manusia (SDM) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, Kabupaten/kota, maka kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mengendalikan angka kemiskinan diimplementasikan melalui 4 (empat) strategi.
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin seperti pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat, penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin daerah, pemberian bantuan sosial antara lain bantuan pangan untuk lansia, penyediaan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Kemudian, peningkatan kemampuan dan pendapatan seperti bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin, bantuan sarana perikanan berupa bibit induk dan benih ikan, pakan ikan, peralatan tangkap ikan dan sarana pemasaran ikan, bantuan ternak kambing, bantuan bibit cabai, dan pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di pekon.
Lalu, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha Industri Rumah Tangga (IRT), pembangunan gedung promosi (IKM), pembinaan IKM, pembangunan Pusat Usaha Layanan Terpadu (PLUT) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
Dan sinergi kebijakan dan program melalui updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan verifikasi data P3KE (untuk penanganan kemiskinan ekstrem) agar penerima manfaat program tepat sasaran serta pelaksanaan fungsi kelembagaan TKPK dalam mengkoordinasikan kebijakan penanganan kemiskinan.
Terakhir, ayah tiga anak itu, membeberkan, prestasi yang berhasil ditorehkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkat kolaborasi antara OPD.
“Meskipun Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah Provinsi Lampung yang berada diujung Barat, namun saya merasa bangga, sebab sejauh ini sudah banyak prestasi yang diraih seperti predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kalinya, penghargaan Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI) tahun 2023, yang diserahkan langsung oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia (RI) Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno B.B.A., M.B.A memperoleh Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sai bumi ruwa jurai saburai sebagai Kabupaten terbaik dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 dari gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi serta Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2023 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Bappenas, memperoleh penghargaan dengan predikat Kabupaten sangat inovatif pada acara penganugerahan Innovative Government Award (IGA) tahun 2022 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mendapat pengahargaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama Kotabumi Lampung Utara atas dukungan dan kerja sama yang baik dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun 2022,” Pungkasnya.