Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggelar kegiatan Forum Gabungan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024, Rabu (8/3).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kagungan Setdakab itu, dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Adi Utama dan Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. Ismet Inoni, Staf Ahli Bupati Sugeng Raharjo serta diikuti Kepala Perangkat Daerah, Camat se-kabupaten Lampung Barat.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Adi Utama menyampaikan pentingnya RKPD sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
“Kegiatan ini sangat penting karena merupakan titik awal kita diawal tahun 2023 untuk melakukan perencanaan pembangunan di tahun tahun 2024 mendatang,” Jelasnya Adi Utama.
Dirinya menjelaskan pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 mendatang mengangkat tema “Transformasi Ekonomi dan Nilai Tambah Produk Unggulan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera”.
Dengan prioritas lima poin yakni meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan sektor pariwisata, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, memantapkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan serta mitigasi bencana, reformasi birokrasi dan kehidupan masyarakat yang religius, aman serta berbudaya.
Oleh karena itu, dirinya menekankan kepada jajarannya agar seluruh program kegiatan dan usulan-usulan pembangunan mengarah pada tema dan prioritas pembangunan tersebut.
“Pembangunan tahun 2024 diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten Lampung Barat,” Ucapnya.
Adi utama juga menekankan kepada para Camat agar mengawal pelaksanaan dana Desa dan dana Pekon untuk melaksanakan berbagai program dari Pemerintah pusat antara lain penanganan dampak inflasi, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
Dengan adanya kegiatan Forum Gabungan Perangkat Daerah tersebut Adi Utama berharap terwujudnya sinergi antara perencanaan pusat dan daerah serta sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Selain itu, juga untuk mengarahkan pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan.
