Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Suoh dan Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat, Senin (6/2/2023).
Musrenbang tersebut ditujukan untuk menyerap aspirasi masyarakat mengenai rencana pembangunan prioritas di tahun 2024 mendatang. Untuk di Kecamatan Suoh, Musrenbang itu dipusatkan di lapangan Balai Pekon Sukamarga, sementara untuk Kecamatan BNS dipusatkan di area Wisata Danau Asam Pekon Tembelang.
Musrenbang itu pun dihadiri dan dibuka langsung oleh Pj. Bupati Lampung Barat, Drs. Nukman, MM., serta dihadiri para kepala perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah pekon, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.
Dalam Musrenbang tersebut, Pungut Subagio, mewakili masyarakat Kecamatan Suoh dirinya menyampaikan sejumlah usulan pembangunan terhadap Pemkab Lampung Barat.
Dari beberapa usulan yang disampaikan adalah, Pungut meminta agar dilakukan pembangunan jalan lingkar di Kecamatan Suoh yang saat ini mengalami kerusakan.
“Pada Musrenbang tahun lalu sudah diusulkan melalui panduan praktis para Peratin se-Kecamatan Suoh, kalau bisa segera direalisasikan,” kata Pungut.
Kemudian ia meminta adanya tindak lanjut penyelesaian terkait konflik gajah yang terjadi di wilayah Kecamatan Suoh yang hingga sampai saat ini belum juga selesai dan masih menjadi PR bersama.
Selanjutnya dia mengusulkan agar adanya pengerukan material yang menyebabkan pendangkalan sejumlah sungai yang ada di Kecamatan Suoh.
Sebab kata Pungut, jika sungai yang mengalami pendangkalan tidak segera diatasi, dikhawatirkan hal itu akan menyebabkan banjir dan mengancam hasil pertanian masyarakat setempat khususnya tanaman padi yang bisa saja mengalami gagal panen.
“Harapannya apa yang diusulkan masyarakat Suoh dapat terealisasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ediyanto, tokoh masyarakat Kecamatan BNS, dalam Musrenbang tersebut dirinya mengapresiasi hasil pembangunan yang sudah dilakukan Pemkab Lampung Barat melalui pitu program yang dicanangkan semasa kepemimpinan Bupati Parosil Mabsus dan Wakil Bupati Mad Hasnurin (PM) periode 2017-2022.
“Melalui pitu program di Lampung Barat mengalami kemajuan, mulai dari peningkatan infrastruktur mantap sampai peningkatan iman dan taqwa,” tuturnya.
Ediyanto pun berharap kepada Pj. Bupati Lampung Barat yang saat ini dijabat oleh Drs. Nukman, M.M., agar pitu program tersebut dapat terus dilanjutkan.
“Harapannya ke depan, pitu program ini dilanjutkan,” pungkasnya.
Diketahui, pada Musrenbang tersebut, Pj. Bupati Lampung Barat, Drs. Nukman, MM., secara simbolis menyerahkan dana Kecamatan Suoh sebesar Rp.4.781.192.953-,. Kemudian penyerahan Dana Desa (DD) senilai Rp.903.499.00-, dan Anggaran Dana Pekon (ADP) senilai Rp.444.753.500-, untuk Pekon Suka Marga Kecamatan Suoh. Selanjutnya diserahkan pula Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM) untuk sekolah tingkat TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Suoh senilai Rp.181.686.000-,.
Hal serupa dilakukan Nukman di Kecamatan BNS, yakni menyerahkan Dana untuk Kecamatan BNS senilai Rp.8.813.786.050-,. Sementara untuk DD Rp.789.077.000-, dan ADP Rp.362.253.500-, untuk Pekon Tembelang Kecamatan BNS. Kemudian BPPM untuk sekolah tingkat TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan BNS senilai Rp.261.348.000-,.
Menanggapi berbagai usulan yang disampaikan masyarakat di dua Kecamatan tersebut, Drs. Nukman, MM., selaku Pj. Kepala Daerah Lampung Barat, dirinya mengatakan tahun 2023 merupakan tahun perdananya menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan di Lampung Barat.
Sebagai penjabat bupati, dia menyatakan hal itu merupakan momentum bagi pihaknya untuk melanjutkan semua yang sudah dijalankan pada masa pemerintahan sebelumnya.
Atas nama Pemerintah Daerah, Nukman menyampaikan permohonan maaf kepada lapisan masyarakat, sebab tidak semua yang menjadi aspirasi masyarakat dapat dipenuhi dan terealisasikan.
Menurutnya, hal itu dikarenakan berbagai keterbatasan, dan adanya berbagai ragam persoalan pembangunan yang mendesak, yang tentunya itu menjadi bahan pertimbangannya dalam menetapkan sekala prioritas pembangunan di tahun ini.
Nukman pun meminta kepada para camat, peratin, perangkat pekon, LHP, serta masyarakat untuk memprioritaskan usulan kegiatan yang memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas, serta memperlancar keterjangkauan pusat-pusat pelayanan ekonomi dan sosial antara pekon dengan Ibukota Kecamatan.
Sementara itu, kecamatan yang masih memiliki pekon dengan status pekon kurang berkembang, agar memprioritaskan usulan kegiatan pada aspek yang mendukung pembangunan sehingga bisa menjadi pekon yang maju dan mandiri, tentunya dengan tetap menselaraskan antara rencana pembangunan pekon yang tertuang dalam APB-Pekon, sesuai tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026.
Perlu diketahui, total APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 sebesar 966,64 milyar lebih mengalami penurunan sebesar 68,62 milyar, dibanding tahun 2022 sebesar Rp.1,035 triliyiun.
Pengolahan dana APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 sebagian harus dialokasikan untuk pembayaran formasi PPPK (P3K) sebesar Rp.7 Milyar lebih, hibah Pilkada kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp.14,780 Milyar lebih, dan pembayaran pinjaman pokok dan bunga Pen sebesar Rp. 17,9 Milyar lebih.
“Sehingga distribusi untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik dimasing masing kecamatan sedikit berkurang,” kata Nukman.
Selanjutnya kata Nukman, mengenai proyeksi total anggaran dalam RKPD tahun 2024, direncanakan sebesar Rp.1,444 Triliun lebih.
“Alokasi dana pekon tahun 2023 sebesar 114 Milyar lebih mengalami penurunan sebesar 3,48 Milyar dibanding tahun 2022 sebesar Rp.117,48 Milyar lebih,” jelasnya.
Nukman berpesan terhadap para peratin, lurah serta para camat harus mampu mengoptimalkan peruntukan dana tersebut guna mendukung kemajuan pekon serta kelurahan untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada diwilayahnya, baik yang bersumber dari Dana Pekon maupun APBD kabupaten, agar dapat diselesaikan tepat waktu, berkualitas, tepat sasaran dan bermanfaat.
Selain itu, peratin, lurah maupun camat diminta untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat terus digunakan dan dikembangkan.
“Serius untuk melaksanakan pendataan masyarakat miskin dengan selalu menjalin komunikasi dengan pekerja sosial masyarakat (PSM), terus berinovasi dalam memajukan pekon dan kecamatan, dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal, guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” harap Nukman.
Dalam proses menyusun RKPD tahun 2024 ini, Nukman selalu Pj. Bupati Lampung Barat meminta seluruh pimpinan dan aparatur di Perangkat Daerah serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi ke depan, terintegratif dan inovatif.
“Perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur,” pinta Nukman
Dengan demikian, Nukman berharap penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2024 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta dapat menjawab isu-isu strategis yang ada. Harapannya hal itu tentu akan mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan masyarakat Lampung Barat secara tepat dan strategis.
“Semoga rumusan hasil Musrenbang kecamatan ini dapat memberikan manfaat yang besar, mampu kita realisasikan, dan menjadi prestasi atas kerja kita semua,” pungkasnya.
