Tingkatkan Kualitas Pembangunan, Bupati Melaksanakan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Bupati Lampung Barat melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dengan tema “Penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur publik”, yang dibuka langsung oleh Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi, diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung Saiful Darmawan, Kamis (24/03/2022).

 

Musrenbang yang berlangsung di Gedung Olah Raga (GOR) Aji Saka, Kawasan Sekuting Terpadu, Pekon Watas, Kecamatan Balikbukit itu dihadiri langsung oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung Saiful Darmawan, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dr. Mahpud Sujai, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr., Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mas Hasnurin, Sekretaris Daerah Lampung Barat Drs. Adi Utama, Assisten, Staf Ahli, Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lampung Barat, Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial S.Kom., Kapolres Lampung Barat AKBP Hadi Saepul Rahman, S.Ik, Dandim 0422/LB Letkol Czi. Anthon Wibowo, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pesisir Barat Deddy Sutendy, SH., MH., Kepala Kementerian Agama Lampung Barat Maryan Hasan, S.Ag.,M.Pd.I, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Lampung Barat, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Lampung Barat, Ketua Dharma Wanita Persatuan Lampung Barat, Camat se-Kabupaten Lampung Barat, Lurah dan Peratin se-Kabupaten Lampung Barat, Pimpinan BUMN, BUMD dan Pelaku Dunia Usaha.

 

Sementara untuk Anggota DPR RI Drs. Mukhlis Basri, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Pimpinan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Universitas Lampung (UNILA), Politeknik Negeri Lampung (POLINELA), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES), Universitas Islam Negeri Lampung (UIN) dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) MULTAZAM Liwa, Keluarga Besar Mahasiswa Lampung, Dewan kopi Indonesia, Kepala TNBBS itu turut menghadiri acara Musrenbang tersebut secara Virtual/Video Conferensi (Vicon).

 

Dalam acara tersebut dilakukan juga Penandatanganan Naskah hibah daerah antara Bupati Lampung Barat dan KPU Lampung Barat.

 

Selain itu Adapun Penyerahan CSR Bank Lampung kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Berupa Mobil Perpustakaan Keliling Senilai Rp. 245.999.400,-.

 

Pada Musrenbang Tingkat Kabupaten ini didukung dengan berbagai macam pelayanan, mulai dari pelayanan Perizinan hingga pelayanan Adminstrasi Kependudukan (Adminduk).

 

Untuk pelayanan perizinan, meliputi pembuatan kartu pencari kerja (kartu kuning), pembuatan surat Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pembuatan surat izin urusan kesehatan (praktek dokter, bidan, perawat dan apoteker). Kemudian pelayanan Keluarga Berencana (KB), pelayanan vaksinasi covid-19 dan cek golongan darah.

 

Sementara untuk pelayanan Adminduk ini sendiri meliputi perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), penerbitan Kartu Keluarga (KK), penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), penerbitan akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan.

 

Tidak hanya pelayanan gratis, pelaksanan Musrenbang Kabupaten ini didukung pula dengan adanya pameran produk unggulan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Kelompok Wanita Tani (KWT), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

 

Untuk diketahui Musrenbang Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dengan tujuan untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Program Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2023, serta untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen diantara pelaku pembangunan atas prioritas program.

 

Kegiatan itu juga akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan pijakan tahun Pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

 

Musrenbang RKPD Tahun 2023 Tingkat Kabupaten Lampung Barat merupakan kelanjutan dari proses penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan dimulai dari Musrenbang Pekon pada bulan Januari 2022, Konsultasi Publik tanggal 2 Maret 2022.

 

Sementara untuk Musrenbang Kecamatan pada Tanggal 03 s/d 26 Februari 2022 di 15 Kecamatan, Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Tahun 2023 pada hari Senin s.d Selasa tanggal 14 s.d 15 Maret 2022, dengan melibatkan Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan.

 

Musrenbang RKPD Tahun 2023 mengangkat tema yakni “Penguatan ekonomi, kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Publik” dengan 5 Prioritas Pembangunan Daerah yaitu :

1) Peningkatan Sektor-Sektor Ekonomi Potensial

2) Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia

3). Memantapkan Kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana

4). Meningkatkan nilai tambah produk

unggulan yang inovatif dan sector Pariwisata dan

5). Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kantibmas.

 

Dalam rangka implementasi e-Musrenbang (proses perencanaan) dengan penganggaran (e-budgeting), maka Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan proses tersebut melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang di supervisi oleh Tim Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi KPK RI mulai input data usulan musrenbang kecamatan sebanyak 1.636 usulan.

 

Dimana, jumlah usulan kecamatan terbanyak ditujukan untuk urusan Pekerjaan Umum yaitu 789 usulan, 316 urusan Pendidikan, 135 urusan Perkebunan dan Peternakan, 89 urusan Lingkungan Hidup, 88 urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 84 urusan Kesehatan, 53 urusan Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, 26 urusan Setretariat Daerah, 19 urusan Perikanan, 17 urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 7 urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 4 urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 3 urusan Sosial, 2 Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2 urusan Satuan Pol PP, 1 urusan Perpustakaan serta 1 urusan Ketahanan Pangan.

 

Dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan telah dilaksanakan Pelayanan Perizinan dan UMKM di 15 Kecamatan, sebagai upaya memasyarakatkan UMKM dan bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

 

Pelayanan Perizinan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah meliputi ;

Dinas Kesehatan 1.624 layanan (Vaksin), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 1.400 layanan (KK dan KTP-E), Dinas Perkebunan dan Peternakan 1.203 layanan (Vaksinasi Rabies dan Pengobatan Hewan), Dinas PP, KB, PP dan PA sebanyak 2.985 layanan KB, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 64 layanan dan Bagian SDA dan Naker sebanyak 37 layanan.

 

Dalam rangka Penguatan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Publik, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan upaya koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Bapak Dr. Mahpud Sujai dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) Bapak Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr. yang telah hadir di acara Musrenbang Kabupaten Lampung Barat dan memberikan gambaran jelas tentang memantapkan pembangunan yang Inovatif Serta pokok-pokok pikiran Dewan oleh Ketua DPRD Lampung Barat EDI NOVIAL, S.Kom.

 

Pada kesempatan itu, Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Saiful Darmawan dalam sambutannya menyampaikan Bahwa Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Barat, merupakan rangkaian serta tahapan penyusunan perencanaan pembangunan yang berjenjang mulai dari Musrenbang Desa/Kampung/Pekon hingga Musrenbang Provinsi dan Nasional.

 

Hal itu juga sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjamin partisipasi dan keterlibatan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

 

Dalam agenda Musrenbang Kabupaten ini, juga merupakan momentum kebangkitan penyelenggaran pembangunan daerah setelah mengalami perlambatan akibat tantangan Pandemi covid-19 beberapa waktu lalu. Hal ini juga merupakan buah hasil kerja keras seluruh masyarakat Lampung sehingga tantangan Pandemi Covid-19 tersebut dapat dikendalikan dan dilalui dengan baik.

 

Daerah Provinsi Lampung merupakan daerah yang dinilai Pemerintah Pusat sebagai salah satu daerah Provinsi terbaik dalam menekan angka kasus Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19).

 

Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung Saiful Darmawan, itu menyampaikan apresiasinya atas capaian Bupati dan Jajarannya dalam penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang telah meraih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kategori Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di tingkat nasional.

 

“Saya menyampaikan apresiasi atas capaian Bupati dan jajaran dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan diraihnya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kategori Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional sebanyak 11 kali berturut-turut oleh Kementerian Keuangan RI serta penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi atas penilaian kepatuhan standar pelayanan tahun 2021 oleh Ombudsman RI yang baru diserahkan bulan Februari pada tahun ini,” ucapnya.

 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu dari 5 Kabupaten dengan periode RPJMD yang berakhir di tahun 2022 ini. Menyikapi hal tersebut Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri menginstruksikan untuk Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dalam masa transisi Pemilihan kepala daerah di Tahun 2024.

 

“Oleh karena itu saya mengingatkan bahwa Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 harus disinergikan dan dilaksanakan sesuai dengan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dimaksud,” katanya.

 

Selain itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ingin Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memantapkan kembali komitmen dan semangat persatuan dan kebersamaan dalam mencapai sebuah tujuan dan sasaran pembangunan.

 

“Saya ingin Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memantapkan kembali komitmen dan semangat persatuan dan kebersamaan kita dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dalam perwujudannya diperlukan kontribusi, peran serta dari semua jenjang pemerintahan mulai dari Desa/Kampung/Pekon, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional,” tuturnya.

 

“Karena pada dasarnya Koordinasi, sinergi, partisipasi serta kontribusi antar jenjang pemerintahan merupakan kunci keberhasilan kita bersama,” tambahnya

 

Sementara menanggapi hal tersebut, Orang nomor satu di bumi beguai jejama sai betik Bupati Parosil Mabsus menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun kelima bakti tugasnya dalam mengemban amanah masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

 

Selain itu, Kegiatan Musrenbang Kabupaten tersebut merupakan kali keempat kami hadir di musrenbang tingkat Kabupaten guna merumuskan, mengsinergikan, dan mensinkronkan program dan kegiatan untuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Lampung Barat tahun 2023–2026.

 

“Oleh karena itu pertemuan ini merupakan momentum penting, karena harus meningkatkan kualitas pembangunannya,” ucapnya.

 

Parosil menjelaskan, bahwa dalam Pembangunan di Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 mengusung tema yakni “penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur publik”, agar kiranya mampu diformulasikan menjadi prioritas pembangunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat, RKPD provinsi, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pemerintah pusat.

 

Jika memperhatikan tema pembangunan tahun 2023 dari Pemerintah Pusat hingga Kabupaten, difokuskan pada penguatan ekonomi, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kekuatan modal sosial (Social Capital) guna terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan.

 

“Tentunya ini menjadi kewajiban kita bersama untuk mempersiapkannya, agar terbentuk SDM Lampung Barat yang memiliki integritas, produktif, berdaya saing, dan adaktif terhadap tuntutan global. mencetak generasi melenial yang mampu menjadi agen perubahan yang responsif bagi kemajuan di daerah dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,” Kata Parosil.

 

Parosil menjelaskan, Kualitas SDM ditunjukan dari angka indeks pembangunan manusia (IPM) Lampung Barat tahun 2021 sebesar 67,90 poin atau naik sebesar 0,10 poin dari tahun sebelumnya, dan menempati peringkat ke-8 dari 15 kabupaten/kota di provinsi Lampung.

 

Menurut Parosil, meskipun meningkat, angka IPM Kabupaten Lampung Barat masuk dalam katagori sedang. Hal itu dikarenakan indikator perekonomian merupakan tolak ukur keberhasilan daerah dalam mengelola sumberdaya unggulan wilayahnya secara berkualitas dan potret dari kesejahteraan masyarakat atas timbal balik dari sumberdaya yang dikelolanya.

 

Dalam Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 tumbuh sebesar 2,58%, dimana pertumbuhan ekonomi Lampung Barat masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yaitu sebesar 2,79%. Sedangkan untuk pendapatan perkapita pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 24,71 juta rupiah dimana tahun 2020 sebesar 23,41 juta rupiah.

 

Peningkatan pendapatan perkapita seiring juga dengan meningkatnya pengeluaran perkapita yaitu pada tahun 2021 menjadi sebesar 9,96 juta rupiah meningkat dari tahun 2020 sebesar 9,92 juta rupiah lebih.

 

Pada kesempatan itu Parosil juga mengatakan bahwa saat ini kita tengah menghadapi tantangan ekonomi dunia yang dikenal sebagai revolusi industri 4 yang mengedepankan pertumbuhan hijau (green growth) yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga alam dan berkeadilan sosial.

 

Menurut Parosil, Inilah yang harus kita persiapkan apalagi Lampung Barat telah berkomitmen sebagai kabupaten konservasi yang memiliki sumberdaya berupa kawasan hutan seluas ± 50% dan kawasan budidaya kopi robusta seluas ± 25% dari total luas wilayah administrasi lampung barat.

 

“Tentunya kami berharap kedua potensi sumberdaya alam ini dapat menjadi daya ungkit bagi perekonomian Lampung Barat kedepannya, Ungkapnya.

 

Meskipun Kabupaten Lampung Barat kaya potensi Sumber Daya Alam (SDA), tapi wilayahnya rawan akan resiko bencana, baik bencana gempa bumi dan longsor, maupun bencana sebagai akibat perubahan iklim.

 

“kondisi inilah yang kadang menjadikan Lampung Barat dianggap daerah yang tidak kondusif untuk pembangunan ekonomi dan investasi,” ungkapnya.

 

“Dengan telah dicanangkannya Lampung Barat

sebagai Kabupaten Tangguh Bencana, tentunya mulai dari sekarang kita harus sudah membangun sistem mitigasi bencana yang mampu menjamin kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, memperkuat kesejahteraan sosial, dan menjaga kelestarian

lingkungan hidup,” imbuhnya.

 

Sementara, untuk pengentasan kemiskinan ini sudah menjadi komitmen Pemerintah Daerah, walaupun angka kemiskinan tahun 2021 menunjukan adanya penurunan sebesar 12,52% (sekitar 39.3600 jiwa) dibandingkan tahun 2019 sebesar 12,52% (sekitar 38.123 jiwa) angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021 sebesar 13%,

 

Parosil mengatakan bahwa dalam pengentasan kemiskinan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, pertama mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin, melalui program “semua bisa melanjutkan sekolah” berupa bantuan beasiswa kedokteran di perguruan tinggi negeri, beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi, dan bantuan seragam sekolah gratis.

 

Selain itu adapun “program pelayanan masyarakat sehat”, melalui ambulance dan klinik hebat, dan jaminan kesehatan penduduk miskin di luar kuota, dan “program peningkatan iman dan taqwa” dengan kegiatan berupa bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 203 unit melalui APBD Lampung Barat tahun 2022.

 

Sementara untuk pendekatan kedua melalui peningkatan pendapatan rumah tangga penduduk miskin, melalui “program mensejahterakan petani”, dengan kegiatan antara lain bantuan kelompok usaha bersama (kube), intensifikasi tanaman kopi, dan pengembangan lumbung pangan masyarakat.

 

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap musrenbang Tingkat Kabupaten ini haruslah mampu menjawab tantangan di tahun 2023. Untuk itu rumusan rencana Pemerintah Daerah tahun 2023 kiranya harus mempertimbangkan sebagai berikut:

1. usulan kegiatan harus mendukung pencapaian target sasaran rpd 2023-2026, menjadi kontrak

kinerja perangkat daerah, mampu menjawab

permasalahan-permasalahan terkait dinamika

pembangunan.

2. kepada perangkat daerah untuk tetap meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. kepada para pelaku kepentingan yang hadir, kami mengharapkan adanya kontribusi nyata dan positif untuk membangun kabupaten lampung barat ini, jangan menghitung-hitung berapa banyak yang dapat diperoleh dari Lampung Barat, tapi apa yang bisa kita perbuat untuk kemaslahatan Lampung Barat, bagi kesejahteraan masyarakatnya, lingkungan alamnya, dan untuk kemakmuran negerinya.

 

“Mari kita manfaatkan momentum ini untuk bersama-sama urun rembuk, himpun bebakhong (Bersama-sama) guna memberikan saran dan masukan yang dilandasi semangat membangun agar lampung barat hebat dan sejahtera dapat kita wujudkan,” Pungkasnya.