• 0728-21345
  • 26 Jan 22 22:11 PM

Pemda Lampung Barat Menyelenggarakan Rakor TKPK Tanggulangi Kemiskinan

Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan tema strategi penanganan kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dibuka langsung Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin, Selasa (4/1/2021).

 

"Dengan mengucap Bismillahir rahmanirrahim, Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka," ucap Mad Hasnurin saat membuka Rakor.

 

Rakor tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Pesagi Kantor Bupati Lampung Barat, dan dihadiri Staf Ahli, Assisten, Kepala Perangkat Daerah Lampung Barat, serta dihadiri secara virtual oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung Barat, Camat se-Kabupaten Lampung Barat, Koordinator PKH dan TKPK Kabupaten Lampung Barat, Ketua TKPK Kecamatan dan Ketua TKPK Pekon se-Kabupaten Lampung Barat dan Korda Sembako/BPNT Lampung Barat.

 

Melalui sambutannya, Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin mengatakan, bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah serta Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

 

"Kegiatan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain untuk meningkatkan kegiatan ekonomi," ungkap Mad Hasnurin.

 

Berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan, Mad Hasnurin menuturkan jika telah banyak program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), antara lain berupa penyediaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM), jaminan kesehatan penduduk miskin di luar kuota, jampersal, rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan sembako untuk lansia, ibu hamil dan balita dari keluarga kurang mampu, pelatihan dan stimulan untuk kube, dan masih banyak lainnya.

 

Seluruh kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut yakni dalam rangka penanggulangan kemiskinan berupa program kegiatan hanya akan dapat memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan di Lampung Barat, ketika seluruh upaya yang telah dilakukan tepat sasaran yang berarti penerima manfaat dari program dan kegiatan tersebut memang masuk dalam kategori masyarakat tidak mampu.

 

"Untuk itu dibutuhkan dukungan ketersediaan data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan," tegas Mad Hasnurin.

 

Selanjutnya berkaitan dengan ketersediaan data tersebut, maka Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sumber data utama dalam menentukan sasaran atau penerima manfaat dari seluruh program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, baik yang bersumber dari pembiayaan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

 

Mad Hasnurin memaparkan peran Pemerintah Daerah dalam pemutakhiran data kemiskinan diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan UU 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

 

"Peraturan tersebut memuat peran penting Pemerintah Daerah dalam menentukan verifikasi dan validasi data kemiskinan," paparnya.

 

Secara kelembagaan, TKPK Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan dan TKPK Pekon/Kelurahan sebagai wadah koordinasi lintas sektor serta lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat memegang peran penting dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat.

 

Dari hal tersebut, Mad Hasnurin mengharapkan kerjasama seluruh pihak, terutama camat dan peratin/lurah serta aparat pekon/kelurahan dan semua lintas sektor terkait.

 

"Agar pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu serta menghasilkan data yang valid, untuk itu pastikan pelaksanakan pemadanan data telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai fakta yang ada di lapangan," harapnya.

Info Terbaru

Agenda Kegiatan

Menghadiri perencanaan gerakan pangan mandiri

Hari/Tanggal : Selasa... (17 November 2020)

Menghadiri acara HKN, Peresmian gedung PSC

Hari/Tanggal : Kamis... (12 November 2020)

Persentasi Innovative Govermment Award

Hari/Tanggal : Rabu... (04 November 2020)

Pembukaan Innovative Govermment Award

Hari/Tanggal : Rabu... (04 November 2020)

Menerima Time Audit BPK

... (02 November 2020)

Harga Sembako

No Nama Satuan Harga

Lokasi Strategis

Wisata Lumbok Seminung Lampung Barat

Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, Lampung...

Danau Suoh Lampung Barat

Suka Marga, Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Lampung...

Masjid Islamic Center Baitul Mukhlisin Lampung Barat

Jl. Lintas Liwa - Bandar Lampung, Sekuting, Pekon Watas, Watas, Balik Bukit,...

Kantorpos Liwa

Jl. Raden Intan, Pasar Liwa, Balik Bukit, Sukamenanti, Way Mengaku, Balik...

Masjid Baiturrahim, Lampung Barat

Way Mengaku, Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Lampung...

Statistik Pengunjung

Pengunjung
Total Pengunjung : 1392175
Pengunjung Hari Ini : 1350
Kemarin : 1486
Minggu Ini : 10611
Minggu Kemarin : 9071
Bulan Ini : 32844
Bulan Kemarin : 0